Indonesia 
English 
Yogyakarta, 24 Juli 2026 – Dua akademisi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Gadjah Mada (UGM), menjadi narasumber dalam Webinar Masyarakat Informatika Sosial Indonesia (MISI) #072 yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (24/7). Webinar bertajuk “Mengapa Pengembangan ‘Otak’ Drone dan Robot di Indonesia Tidak Sepopuler di China?” ini berlangsung pukul 20.00–22.00 WIB dan mengangkat isu kemandirian teknologi nasional dalam pengembangan sistem pengendali (controller) drone dan robot.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Dr. Andi Dharmawan, S.Si., M.Cs., Ketua Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) sekaligus anggota Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika (STR) DIKE FMIPA UGM, sebagai pemantik diskusi, serta Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., IPU, ASEAN Eng., Kepala Laboratorium STR DIKE FMIPA UGM, sebagai pembahas. Webinar dipandu oleh Agus Fanar Syukri, Profesor Kebijakan Publik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai host, dengan Bambang Nurcahyo Prastowo, Co-Founder MISI, sebagai moderator.
Dalam paparannya, Andi mengangkat persoalan mendasar dalam pengembangan drone dan robot di Indonesia. Menurutnya, banyak perusahaan dan startup nasional masih menjalankan model bisnis sebagai system integrator, yaitu membeli rangka, motor, sensor, dan pengendali dari luar negeri, kemudian merakitnya menjadi produk akhir di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan penguasaan teknologi inti, khususnya perangkat pengendali yang menjadi “otak” drone dan robot, belum berkembang secara optimal. Padahal, membangun perangkat pengendali kelas industri tidak cukup hanya mengembangkan algoritma kecerdasan artifisial atau perangkat lunak, tetapi juga memerlukan desain sirkuit, printed circuit board (PCB) multilapis, komponen kelas industri, kemampuan beroperasi secara andal dalam jangka panjang, serta memenuhi standar kompatibilitas dan interferensi elektromagnetik.
Andi juga menyoroti ironi bahwa Indonesia memiliki sumber daya penting bagi industri elektronika, seperti pasir silika, tembaga, timah, dan emas, tetapi sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Di sisi lain, industri nasional justru mengimpor kembali chip, modul elektronik, dan sistem pengendali dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Tiongkok yang membangun ekosistem manufaktur melalui pengembangan kawasan industri, transfer teknologi, budaya rekayasa perangkat keras, klaster pemasok, fasilitas pembuatan purwarupa, serta skala produksi yang besar sehingga mampu mempercepat proses desain hingga produksi papan elektronik.
Sebaliknya, pengembangan perangkat keras di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lamanya pengadaan komponen, ketergantungan terhadap impor, tingginya biaya logistik, kendala perizinan, hingga terbatasnya fasilitas produksi papan elektronik kelas industri. Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih menggunakan pengendali komersial dari luar negeri untuk mempercepat peluncuran produk sekaligus menekan risiko penelitian dan pengembangan.
Menurut Andi, tantangan lain terletak pada valley of death pada Technology Readiness Level (TRL) 6–7. Banyak inovasi dari perguruan tinggi telah berhasil diwujudkan dalam bentuk purwarupa, tetapi tidak mampu berlanjut ke tahap produksi massal karena keterbatasan pendanaan, fasilitas manufaktur, mitra industri, dan kepastian pasar. Ia menegaskan bahwa periset tidak seharusnya menanggung seluruh proses hilirisasi, mulai dari pengembangan algoritma, desain sirkuit, pencarian vendor, pengurusan administrasi, hingga pemasaran produk. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan perusahaan Electronics Manufacturing Services (EMS) yang mampu menjembatani hasil penelitian perguruan tinggi menuju proses sertifikasi dan produksi industri.
Sebagai contoh kemampuan sumber daya manusia Indonesia, Andi memaparkan pengembangan EDRONES di lingkungan UGM yang mencakup desain sirkuit, papan elektronik, algoritma navigasi otonom, serta integrasi berbagai sensor untuk pemantauan lingkungan. Menurutnya, contoh tersebut menunjukkan bahwa ilmuwan dan insinyur Indonesia memiliki kemampuan mengembangkan teknologi dari tingkat dasar. Tantangan utamanya bukan pada kapasitas sumber daya manusia, melainkan pada kesiapan ekosistem untuk membawa hasil penelitian menuju produksi massal.
Menanggapi paparan tersebut, Jazi menyampaikan bahwa kedaulatan teknologi tidak berhenti pada kemampuan membuat perangkat pengendali. Penguasaan teknologi juga mencakup desain chip, fabrikasi wafer, packaging, pengembangan firmware, kekayaan intelektual, hingga penyediaan peralatan produksi. Karena itu, Indonesia memerlukan strategi bertahap dan realistis, bukan sekadar meniru perjalanan industrialisasi Tiongkok.
Jazi mengusulkan keterlibatan tiga aktor utama untuk menjembatani inovasi kampus menuju industri, yaitu EMS nasional yang didukung negara untuk membawa produk pada TRL 6–7 menuju produksi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai anchor buyer atau pembeli pertama, serta lembaga pendanaan atau dana ventura negara yang berani menanggung risiko pengembangan startup perangkat keras. Ia juga menekankan perlunya perubahan pendekatan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, penilaian TKDN tidak seharusnya hanya berfokus pada proses perakitan dan jumlah komponen lokal, tetapi juga memberikan bobot lebih besar pada hasil penelitian dan pengembangan, desain perangkat keras, firmware, algoritma, serta kekayaan intelektual yang dihasilkan di dalam negeri.
Sebagai peta jalan, Jazi mengusulkan tiga tahapan pengembangan. Tahap awal selama nol hingga tiga tahun difokuskan pada pembangunan satu atau dua EMS nasional, fasilitas rapid prototyping bersama, serta mekanisme yang menjadikan BUMN sebagai pengguna awal inovasi kampus. Tahap berikutnya, dalam rentang tiga hingga tujuh tahun, diarahkan pada penguasaan desain chip dan firmware dengan model industri fabless, sedangkan dalam jangka tujuh hingga lima belas tahun, Indonesia dapat mulai mengembangkan fasilitas fabrikasi dan packaging secara selektif untuk komponen strategis.
Menurut Jazi, penguasaan teknologi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara. Penggunaan perangkat keras dan firmware asing pada drone maupun robot yang digunakan di sektor pertahanan, energi, pemetaan aset, dan infrastruktur strategis berpotensi menimbulkan risiko kebocoran telemetri, gangguan rantai pasok, embargo, hingga kerentanan tersembunyi pada perangkat. “Kedaulatan bukan proyek kampus, tetapi keputusan negara,” tegas Jazi. Ia menambahkan bahwa perguruan tinggi dapat menghasilkan pengetahuan, sumber daya manusia, dan purwarupa teknologi, namun keberhasilan membangun industri membutuhkan kebijakan yang konsisten, investasi jangka panjang, kepastian pasar, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, BUMN, lembaga pendanaan, dan perguruan tinggi.
Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penguatan ekosistem inovasi dan industri teknologi dalam negeri. Webinar ini juga mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui diseminasi pengetahuan kepada masyarakat serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, BUMN, industri, dan komunitas profesional.
Melalui Webinar MISI #072, diskusi mengenai pengembangan drone dan robot di Indonesia tidak hanya menyoroti tantangan ketergantungan terhadap teknologi impor, tetapi juga menawarkan peta jalan menuju kedaulatan teknologi nasional. Sejalan dengan komitmennya dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi, DIKE UGM terus berperan aktif mendorong lahirnya gagasan, kolaborasi, dan solusi teknologi yang mendukung kemandirian industri nasional.
Author: Jazi Eko Istiyanto
Editor: Hikmah Nursidik
#SDGs4 #SDGs9 #SDGs17
