Indonesia 
English 
Kulon Progo, 27 Januari 2026 – Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan (SKJ) DIKE FMIPA UGM resmi memulai kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo. Tim ahli dan surveyor Laboratorium SKJ melakukan kunjungan perdana untuk menyelaraskan persepsi dan parameter pengukuran terkait “Kajian Kebijakan Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah” untuk tahun anggaran 2026.
Kunjungan ini berfokus pada penentuan metodologi perhitungan kebutuhan bandwidth yang ideal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kulon Progo. Layanan internet kini menjadi infrastruktur tulang punggung bagi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tengah transformasi digital yang masif.
Ketua Tim Survei, Muhammad Oriza Nurfajri, S.Kom., M.IT., menekankan pentingnya akurasi data awal dalam kajian ini. “Tujuan kami bukan sekadar menghitung besaran angka, melainkan merumuskan kebijakan alokasi bandwidth yang proporsional dan efisien. Kami melakukan sinkronisasi variabel data mulai dari profil aplikasi, log trafik, hingga jumlah pengguna aktif di setiap titik,” papar Oriza.
Melalui narahubung kegiatan, Drs. Medi, M.Kom., Kepala Laboratorium SKJ, Prof. Dr. Tri Kuntoro Priyambodo, M.Sc., menyatakan bahwa kajian ini akan menghasilkan rekomendasi topologi distribusi jaringan yang andal dan aman bagi Kabupaten Kulon Progo. Tim yang diterjunkan mencakup ahli teknologi informasi, ahli jaringan, serta mahasiswa pendukung guna memastikan pengambilan data berjalan komprehensif selama 60 hari.
Kajian optimalisasi infrastruktur digital ini selaras mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya memperkuat infrastruktur pemerintahan berbasis data dan teknologi ini merupakan bentuk implementasi SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Ketersediaan layanan internet yang stabil dan merata hingga tingkat kecamatan turut mendukung terciptanya konsep kota cerdas (smart city) sesuai capaian SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Selanjutnya, efisiensi anggaran daerah melalui pengadaan layanan yang transparan sejalan dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Sebagai penutup, sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah ini mengukuhkan pemenuhan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dalam pengembangan tata kelola teknologi informasi.
Author : Oriza Nurfajri
Editor : Faiz Anggoro
#SDGs9 #SDGs11 #SDGs16 #SDGs17
